Dewan Masjid Ingatkan

infowonogiri.com-WONOGIRIKOTA-Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Wonogiri H. Abdullah RabbaniSE.MM mengingatkan agar wakil rakyat Wonogiri menunda renovasi (pembangunan kembali) gedung DPRD II Wonogiri di.

Mantan anggota Komisi A DPRD Wonogiri yang telah mengundurkan diri, sebulan lalu itu, menilai gedung wakil rakyat saat ini masih relatif representatif. “Bukan karena saya sudah mundur dari Dewan, tetapi karena gedung itu masih layak,” kata mantan kader PKS ini.

Perlu diketahui, usulan renovasi gedung DPRD Wonogiri dianggarkan sebesar Rp.2 milyar. Anggaran itu muncul dalam rapat pembahasan panitia anggaran APBD yang dibahas oleh DPRD Wonogiri bersama ekskutif, pekan kemarin.

Abdullah menambahkan, alasan lain adalah selama ini belum pernah ada kajian dan analisa tentang kebutuhan gedung dewan baru. Termasuk belum ada kajian sampai dengan Detail Engineering Desain (DED)-nya.

*Terkait pembangunan kembali gedung DPRD dengan anggagran Rp.2 Milyar.

“Teman teman yang duduk di komisi A juga sudah menyetujuinya. Jadi, sebaiknya renovasi gedung dewan dianggarkan lain kali saja setelah kajian, analisa dan ada DEDnya,” tambah Abdullah Rabbani yang memilih menjadi pencamah dari pada menjadi kader politikus ini.

Hal lain, Abdullah menunjukkan bahwa APBD II Kabupaten Wonogiri saat ini termasuk dalam kriteria sedang. APBD 2014, diperkirakan masuk kriteria tinggi. Konsekwensinya, ke depan jika grade benar termasuk yang kriteria tinggi, maka gaji dewan juga akan naik.

Abdullah berpesan, jika benar anggota Dewan gajinya naik, agar para wakil rakyat Wonogiri lebih meningkatkan kinerja dan rasa tanggungjawabnya sebagai konsekwensi dari rencana kenaikan gaji. “Jangan malas sidang, seperti masa lalu,” tambahnya.

Anggota Dewan diminta lebih peka terhadap permasalahan masyarakat yang terjadi saat ini. Kalau perlu, badan kehormatan berani mengumumkan ke publik dewan yang selama ini kurang aktif sidang dan anggota dewan kalau ada yang bermasalah.[Bagus]

Read More

Terkait Kasus Tolikara, DMI Wonogiri Sesalkan

WONOGIRI, (Panjimas.com) – Ini Sikap DMI Wonogiri Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Wonogiri mengecam mengecam aksi pembakaran di Tolikara, Papua. Yang dilakukan jemaat Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) Tolikara.

Ustadz Abdullah Rabbani Ketua DMI Kabupaten Wonogiri, menyayangkan dan turut mengecam aksi pembakaran masjid itu. Ia menilai pembakaran masjid yang dilakukan kelompok ekstrimis GIDI layak disebut sebagai tindakan terorisme. Terlebih aksi itu dilakukan saat Imam Sholat ‘Idul Fitri mengumandangkan takbir pertama.

“GIDI telah layak disebut sebagai teroris dan GIDI layak dibubarkan” ujarnya. Jumat (31/7). Seperti dilansirfujamas.

Terlebih telah muncul larangan perayaan idul fitri pada tanggal 17 juli 2015 dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) No : 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditembuskan ke Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Kodim Tolitora tertanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua GIDI Tolitora Pdt. Nayus Wenea, S.Th dan Sekretaris Marthen Jingga, S.Th; MA.

Tak cukup disitu AR juga menyayangkan pernyataan Ketua DMI Pusat, Jusuf Kalla yang mengatakan akar persoalan pembakaran lantaran penggunaan speaker. Statmen itu dinilainya justru memperkeruh keadaan. Ia menuntut Jusuf Kalla memita maaf atas pernyataan tersebut. “Sebagai pimpinan DMI Pusat seharusnya bisa arif melihat persoalan. JK harus minta maaf kepada ummat Islam atas statment tersebut,” tandasnya.

Read More

Rabbani: Gaji Anggota DPRD Wonogiri Minim

Wonogiri — Kedudukan dan status sosial tinggi ternyata tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Demikianlah kenyataan yang terjadi dan dialami anggota DPRD Wonogiri.

Anggota Komisi A DPRD Wonogiri, Abdullah Rabbani, di kediamannya, Rabu (6/3), menilai gajinya sebagai anggota Dewan, minim. “Contohnya saya, perbulan terima gaji sekitar Rp 10 juta. Tapi jumlah itu dipotong untuk partai senilai Rp 4,5 juta. Kemudian dipotong lagi untuk biaya sosial dan keperluan pribadi yang juga tidak kecil. Sehingga, yang saya terima menjadi sangat minim, ” ujar politisi PKS itu.

Biaya sosial itu seperti undangan hajatan, aneka sumbangan dan keperluan kemasyarakatan lain. Sedang, keperluan pribadi meliputi biaya transportasi dari rumah menuju gedung dewan. Biaya transportasi bisa mencapai Rp 100 ribu satu kali jalan. Padahal, satu bulan bisa 15 sampai 20 kali ngantor.

“Memang ada tambahan penghasilan lain, misal dari Kunker (kunjungan kerja) atau Bintek (bimbingan teknis). Tapi, kan di Wonogiri ini sedikit frekuensi Kunker. Sehingga, jika hanya mengandalkan dari gaji sebagai legislator bisa-bisa kurang. Makanya, banyak yang nyambibisnis seperti saya,” paparnya.

Meski demikian, pria yang enggan mencalonkan lagi pada Pileg (Pemilu legislatif tahun 2014–Red) mendatang menerangkan, posisi legislator hendaknya bukan untuk keperluan mengejar materi. Tapi posisi politik yang lebih mengedepankan pelayanan dan pengandian ke masyarakat.

“Intinya, kalau mau kaya ya jangan jadi anggota dewan. Jadilah pengusaha,” pesan Rabbani.

Read More

Abdullah Robbani 2

Solopos.com, WONOGIRI--Basriono, calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan  Sejahtera (PKS), yang diperkirakan bakal jadi pengganti anggota DPRD Wonogiri,  Abdullah Rabbani, yang mundur, menyatakan siap diserahi tanggung jawab tersebut.

Kendati demikian, Basriono mengaku belum tahu kepastian apakah dirinya yang bakal menggantikan Rabbani.  Dia menyerahkan semua keputusan tersebut pada struktural DPD PKS Wonogiri.

Basriono, saat dihubungi, Solopos.com, Minggu (3/11/2013), tidak banyak bicara soal peluang dirinya menggantikan Rabbani sebagai anggota DPRD Wonogiri sampai akhir masa kerja anggota DPRD periode 2009-2014. Dia  hanya memastikan dirinya siap jika memang ditunjuk sebagai pengganti Rabbani.

“Ya saya kan hanya nengikuti keputusan struktural. Kalau memang saya diminta ya saya siap. Tapi semua itu keputusan partai. Struktur bilang apa, saya ikut. Begitu saja,” ungkap Basriono, singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Pemilu Legislatif 2009 Basriono merupakan caleg PKS di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Wonogiri. Hasil pemilihan, menempatkan Basriono dengan perolehan suara hampir 2.000, di bawah Rabbani yang mengantongi sekitar 3.000 suara. Saat ini, Basriono yang merupakan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Batuwarno, itu tercatat sebagai caleg DPRD Wonogiri di Dapil IV dari PKS.

Sementara itu, kalangan DPRD Wonogiri berharap sosok pengganti Rabbani adalah orang yang bisa meneruskan prinsip sebagai anggota DPRD seperti yang sebelumnya dilakukan Rabbani.  Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha, saat ditemui terpisah, akhir pekan lalu, menyampaikan harapan agar siapapun pengganti Rabbani konsisten meneruskan semangat dan idealisme anggota  Komisi A tersebut.

“Saya harap anggota DPRD Wonogiri yang menggantikan Rabbani adalah yang konsisten dan punya idealisme melakukan tugas kedewanan. Walaupun tugasnya tinggal sepuluh bulan, tapi tanggung jawab yang akan dipikul berat sehingga penggantinya harus bisa melanjutkan semangat beliau,” beber Wawan.

Read More

Abdullah Robbani 1

Solopos.com, WONOGIRI-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri segera
melakukan verifikasi keanggota baru DPRD Wonogiri jika sudah menerima surat dari pimpinan Dewan Wonogiri. Verifikasi hanya membutuhkan waktu sehari namun waktu pelaksanaan pergantian antarwaktu (PAW) menjadi kewenangan pimpinan Dewan. Penegasan itu disampaikan Ketua KPU Wonogiri, Mat Nawir di kantornya, Rabu (30/10/2013).

“Kami belum tahu dan belum mendapat surat mengenai pergantian antarwaktu anggota Dewan. Kami juga belum ada surat mengenai pengunduran diri salah satu anggota Dewan di Wonogiri.”

Mat Nawir menjelaskan, proses pergantian antarwaktu menjadi kewenangan partai. “Jika Pak Abdullah Rabbani dari PKS mundur, yang berhak mengusulkan PAW partai yang bersangkutan, siapa orang yang akan diusulkan. Orang tersebut akan diverifikasi oleh KPU apakah memenuhi
persyaratan atau tidak. Jika tidak maka berkas akan dikembalikan tetapi kalau berkas sudah terpenuhi bisa dilakukan PAW. Kewenangan PAW menjadi domain pimpinan Dewan. KPU hanya sebatas memverifikasi calon anggota Dewan,” tegasnya.

Terpisah, anggota DPRD Wonogiri, asal PKS, Achmad Syarif berharap, partainya secepatnya menyiapkan pengganti Abdullah Rabbani. Dia mengaku belum tahu apakah temannya itu mengundurkan diri atau tidak karena di fraksi (PKS) belum ada surat dari yang bersangkutan
(Abadullah Rabbani).

“Partai mestinya, secepatnya menyiapkan pengganti. Jangan dikosongkan karena secara politis PKS rugi.”

Politisi yang sudah dua kali menjabat anggota DPRD Wonogiri mengatakan, mekanisme PAW membutuhkan waktu lama. “Kami berharap, sebelum ada pengganti Pak Abdullah masih menjalankan tugas kedewanan. Sesuai aturan PAW bisa dilakukan jika keanggotaan Dewan minimal enam bulan. Apa yang dilakukan Pak Abdullah Rabbani masih memenuhi aturan
itu karena keaktifan anggota Dewan masih 10 bulan. Kuncinya ada di partai agar segera menyiapkan pengganti dari daerah pemilihan yang sama.”

Sementara itu, Abdullah Rabbani dalam SMS yang dikirim ke solopos.com, menyatakan, surat pengunduran diri akan dikirim Kamis, 1 November. “Insya Allah, 1 November surat kami kirim. Saya sekarang masih di Semarang.”

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Wonogiri, Abdullah Rabbani menyatakan mundur dari jabatannya sebagai legislator dan kades PKS. Surat pengunduran diri masih disiapkan. Abdullah Rabbani mengatakan, pengunduran diri menjadi pilihan terbaik ketika dirinya merasa tidak
sejalan lagi dengan hati nurani.

Menurutnya, niat mengundurkan diri sudah direncanakan sejak lama semenjak tahun pertama menjadi anggota dewan. “Namun karena tokoh-tokoh yang mendukung kampanye saya menginginkan agar pengunduran diri ditahan terlebih dahulu, maka saya menahan diri. Tetapi sekarang ini tekad mundur sudah bulat. Saya akan mengundurkan diri dan kami berharap penggantinya disiapkan.”

Read More

Menyerahkan Jabatan

Wonogiri, CyberNews. Masyarakat di sejumlah desa pinggiran di daerah pemilihan (Dapil)-4 Kabupaten Wonogiri, belum merasakan pemerataan pembangunan. Terutama di bidang sarana dan prasarana (sapras) infrastruktur, yakni berupa jalan dan jembatan. Juga jaringan listrik, gedung sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Demikian dikemukakan oleh Anggota Komisi A DPRD Wonogiri Abdullah Rabbani SE, seusai melakukan peninjauan terkait dengan agenda masa reses anggota Dewan, untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat.

"Kondisi kehidupan dan perekonomian masyarakat wilayah pinggiran pun, juga masih sangat memprihatinkan," tegas Abdullah. Saya katakan masih memprihatinkan, tambah Abdullah, karena masih banyak warga masyarakat yang bermukim di rumah tinggal yang kurang layak sebagai sebuah hunian. "Rumah-rumah mereka, masih di bawah standar dari rumah layak huni," ujarnya.

Pasalnya, lantainya masih berupa tanah berdebu dan dindingnya bambu. Sebagian masih ada yang beratap rumbia. Tidak ada jendelanya, dan hanya memiliki satu pintu. Tidak memiliki kamar, belum punya fasilitas sumur dan sarana mandi cuci kakus (MCK). "Bahkan ada yang menyatu dengan ternak piaraannya," tutur Abdullah.

Kata Abdullah, yang lebih memprihatinkan lagi, ketika warga masyarakat nekat ngganthol listrik melalui sambungan gelap, hal ini sering menimbulkan korban jiwa karena tersengat stroom. "Baru saja terjadi, warga masyarakat bernama Djumali di Desa Jeblogan, menderita luka bakar, karena tersengat stroom listrik ketika menyabit rumput. Ini sangat memprihatinkan," tuturnya.

Abdullah menyatakan sangat paham dengan kehidupan warga masyarakat di pinggiran, utamanya di Dapil-4, yang merupakan wilayah dimana dia terpilih menjadi Anggota DPRD periode 2009-2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dapil-4, terdiri atas Kecamatan Jatisrono, Jatiroto, Tirtomoyo, Batuwarno dan Karangtengah. Yang kondisi geografis dan topografinya dipisahkan oleh Gunung Tunggangan, dengan medan berbukit-bukit.

"Mayoritas prasarana jalannya rusak," ungkap Abdullah. Sehingga waktu dia mengunjungi konstituen-nya, berulangkali mobilnya macet karena terjebak dalam kubangan lumpur jalan.

Read More