Wonogiri — Kedudukan dan status sosial tinggi ternyata tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Demikianlah kenyataan yang terjadi dan dialami anggota DPRD Wonogiri.
Anggota Komisi A DPRD Wonogiri, Abdullah Rabbani, di kediamannya, Rabu (6/3), menilai gajinya sebagai anggota Dewan, minim. “Contohnya saya, perbulan terima gaji sekitar Rp 10 juta. Tapi jumlah itu dipotong untuk partai senilai Rp 4,5 juta. Kemudian dipotong lagi untuk biaya sosial dan keperluan pribadi yang juga tidak kecil. Sehingga, yang saya terima menjadi sangat minim, ” ujar politisi PKS itu.
Biaya sosial itu seperti undangan hajatan, aneka sumbangan dan keperluan kemasyarakatan lain. Sedang, keperluan pribadi meliputi biaya transportasi dari rumah menuju gedung dewan. Biaya transportasi bisa mencapai Rp 100 ribu satu kali jalan. Padahal, satu bulan bisa 15 sampai 20 kali ngantor.
“Memang ada tambahan penghasilan lain, misal dari Kunker (kunjungan kerja) atau Bintek (bimbingan teknis). Tapi, kan di Wonogiri ini sedikit frekuensi Kunker. Sehingga, jika hanya mengandalkan dari gaji sebagai legislator bisa-bisa kurang. Makanya, banyak yang nyambibisnis seperti saya,” paparnya.
Meski demikian, pria yang enggan mencalonkan lagi pada Pileg (Pemilu legislatif tahun 2014–Red) mendatang menerangkan, posisi legislator hendaknya bukan untuk keperluan mengejar materi. Tapi posisi politik yang lebih mengedepankan pelayanan dan pengandian ke masyarakat.
“Intinya, kalau mau kaya ya jangan jadi anggota dewan. Jadilah pengusaha,” pesan Rabbani.
